[Ketua umum AJI Romo R Hasrioetomo, SH]

Gresik | Jurnaljawapes -

Ketua Umum Aspirasi Jurnalis Independen (AJI) R Hasrioetomo, SH yang juga merupakan Direktur Utama PT. Media Padjadjaran Indonesia menanggapi adanya Gerombolan wartawan yang mengatasnamakan Komunitas Wartawan di Jawa Timur.

Tepatnya di Kabupaten Gresik yang dengan percaya dirinya menyatakan sebagai tameng atau beking terhadap para Kepala Desa (Kades) di kabupaten tersebut.

Dalam pernyataannya, komunitas tersebut mengajak para Kades agar tidak takut terhadap ancaman LSM maupun wartawan yang disebut mereka wartawan abal-abal.

Menurut Hasri, ini hal yang aneh jika masyarakat dihalangi untuk menanyakan temuan dugaan korupsi, selagi pemberitaan itu sesuai data dengan konfirmasi, dan fakta dilapangan jadi jangan takut, Sabtu (20/05/2023).

“Kok nunggu jadi Jurnalis, sebenarnya kita sebagai masyarakat punya peran dalam memberantas korupsi, kita bersama-sama aparat penegak hukum dalam etika melakukan kontrol sosial terkait kebijakan pemerintah. Masyarakat punya peran untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan, itu tidak bisa dihalang-halangi itu,” tegas Hasri.

"Kalau sekarang muncul adanya pendampingan terhadap Kades oleh gerombolan komunitas wartawan itu patut untuk di pertanyakan dan ada apa itu ?.

Ini kan aneh, jadi patut di telusuri ini, kita semua paham kan di negeri Konoha tidak ada yang gratis," Imbuhnya.

“Pejabat ini lupa bahwa pejabat termasuk Kepala Desa itu adalah Pelayan Masyarakat karena yang membayar gaji dan tunjangan dll adalah rakyat bukan pemerintah sedangkan pemerintah hanya mengelolah uang milik rakyat,” Tambahnya.

Konflik antar organisasi wartawan di Gresik makin memanas tatkala pencari berita diluar organisasi yang mengklaim sebagai pendamping Kepala Desa mendapat perlakuan yang kurang baik dari Kepala Desa, informasi yang didapat beberapa Kepala Desa melarang awak media untuk datang melakukan konfirmasi terkait temuan.

“Apa sampean sudah tergabung di situ mas ?, Sekarang kalau mau masuk desa harus ijin itu dan ketua AKD, kalau belum tidak boleh masuk desa,” ungkap salah satu Kades yang namanya sengaja disamarkan.

Tidak itu saja, konflik makin memanas saat ketua AKD Kecamatan Kedamean, Suhadi menyatakan agar aparat penegak hukum secepatnya memberantas mereka para pencari berita diluar organisasi yang saat ini menyatakan diri sebagai pendamping.

Tidak ketinggalan Camat Kedamean, Sukardi juga melontarkan pernyataan yang meminta kepala desa di wilayahnya tidak takut menghadapi kawanan yang kerap menyatroni kantor desa. Seolah merasa dirinya bersih, Sukardi berpesan jangan sekali-kali memberikan uang berapapun nilainya kepada mereka.

Kisruh ini membuat polemik baru di tengah publik, sudah menjadi kasak kusuk di warung kopi, mereka tertawa sembari menyuruh semua berkaca dan tidak hanya menyalahkan satu sama lain,

“Sudahlah mas, Ojok sok bersih semua sama, manusia gak ada yang bersih, cuma ini masalah siapa yang dekat penguasa saja,

Itu para kades jangan sampai kasih duit pada camat atau perangkat lainnya terkait pengajuan proyek desa atau saat minta rekom pencairan dana desa atau BK karena sekali dikasih akan tuman minta terus,” ungkap salah satu pengunjung warkop sambil terkekeh.

“Saya rasa itu juga menjadi keluhan para kades hingga patut diduga proyek dikerjakan asal jadi dan kurangin volume proyek atau menyalahi RAB untuk mengeruk Banyak keuntungan,” tambahnya.

Saat di singgung tentang MoU Kejari dengan Kades, dirinya hanya tertawa keras tanpa mau berkomentar.

Editor : Hasan

Jurnalis : Y/T