[Foto : Balai Desa Sekarputih,Gondangwetan Pasuruan]

Pasuruan | Jurnaljawapes.com - Kepemimpinan Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, tengah menjadi sorotan tajam masyarakat. Sejumlah dugaan penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, hingga minimnya transparansi mencuat ke permukaan dan memicu kritik publik terhadap Kepala Desa Sekarputih, Kholifah.

Salah satu isu yang paling menonjol adalah ketidak terpasangnya papan informasi anggaran desa, yang seharusnya menjadi alat utama dalam menjamin transparansi kepada masyarakat. Ketidak adaan papan tersebut menimbulkan kecurigaan publik akan adanya potensi penyalahgunaan anggaran, terutama dalam program-program strategis seperti ketahanan pangan dan pembangunan drainase.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Desa Sekarputih, Ummi Kulsum, saat diwawancarai oleh jurnaljawapes.com pada Kamis (12/06/2025), menyampaikan klarifikasi terkait belum dipasangnya papan anggaran tersebut. Ia menyebut bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh perubahan anggaran yang baru ditetapkan pada awal Juni.

“Isek mas, ojok bahas papan anggaran disek… Lek papan anggaran itu karena memang baru bulan kemarin ada PAK terkait ketahanan pangan, jadi papan belum dipasang. Masih proses karena perubahan itu,” ujarnya.

Namun, Ummi memastikan bahwa papan anggaran akan segera dipasang dalam waktu dekat.

“Enggeh, siap tak pasang wes, dalam minggu ini. Kita baru bulan Juni awal itu penetapan perubahan mas untuk ketahanan pangan… Saya sekarang lebih fokus ke penyelesaian program yang belum terlaksana dulu. Wes mari tak desak Bu Kades. Dia sudah janji akhir bulan ini selesai,” tegasnya.

Dalam pernyataan yang sama, Ummi Kulsum juga menyoroti lambannya pelaksanaan proyek drainase yang dinilai rawan penyimpangan. Ia mengaku telah mendorong Kepala Desa Kholifah untuk segera menuntaskan proyek tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Desakan transparansi yang disuarakan warga menjadi refleksi kuat akan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel. Dalam konteks ini, ada beberapa langkah konkret yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Desa Sekarputih guna meredam ketidak percayaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik:

1. Publikasi Informasi Proyek Secara Terbuka

Menyediakan data rinci tentang anggaran, pelaksanaan, dan progres proyek pembangunan desa.

2. Mendorong Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat

Mengikut sertakan masyarakat dalam proses pengawasan serta forum musyawarah desa agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan warga.

3. Audit Berkala oleh Pihak Independen

Melibatkan auditor internal dan eksternal untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

Papan anggaran desa sendiri menjadi simbol penting dari keterbukaan informasi publik. Ketika papan ini dipasang di tempat strategis seperti balai desa, masyarakat dapat secara langsung memantau pergerakan anggaran ,baik dari sisi pendapatan maupun belanja ,dan mengetahui kegiatan desa yang dibiayai dari dana publik.

Dengan demikian, langkah cepat dari Pemerintah Desa Sekarputih untuk kembali memasang papan anggaran, sebagaimana dijanjikan Sekdes Ummi Kulsum, patut diapresiasi sekaligus dikawal bersama. Perbaikan tata kelola pemerintahan desa harus dijadikan momentum memperkuat akuntabilitas demi membangun kepercayaan masyarakat yang lebih luas.

(Hamim)