[Foto : Ketua Sapura Musa Saat Bersama Petugas Saat Ikut memantau Polemik Parkir Minimarket]

Surabaya | Jurnaljawapes.com – Polemik kebijakan parkir di Kota Surabaya kembali mencuat ke permukaan setelah Wali Kota Surabaya dinilai tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan terkait penyediaan lahan parkir di minimarket. Hal ini memicu kritik dari Solidaritas Aksi Peduli Rakyat (SAPURA), yang menyebut bahwa kebijakan tersebut membingungkan dan terkesan berubah-ubah.

Ketua SAPURA, Musa, secara tegas mempertanyakan arah kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, khususnya dalam regulasi parkir di minimarket yang semula diminta untuk menyediakan fasilitas parkir gratis bagi pelanggan, namun kini justru diberlakukan sistem parkir berbayar.

“Ini membingungkan warga. Awalnya Pemkot meminta minimarket menyediakan parkir gratis, tapi sekarang justru diberi izin untuk memungut biaya parkir. Di mana konsistensinya? Apakah ini kebijakan yang lahir dari kajian matang, atau sekadar konten untuk popularitas?” ujar Musa kepada media, Selasa (17/06/2025).

SAPURA menilai, kebijakan tersebut bukan hanya plin-plan, tetapi juga tidak berpihak pada kepentingan warga Surabaya yang setiap hari beraktivitas dan berbelanja di minimarket. Musa mengkritisi bahwa kebijakan seperti ini dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang sudah dibebani dengan berbagai kebutuhan ekonomi.

“Kalau kebijakan publik malah membuat rakyat bingung dan merasa terbebani, maka ini perlu dievaluasi secara serius. Kami meminta Wali Kota Surabaya untuk menjelaskan secara transparan maksud, arah, dan tujuan dari kebijakan parkir ini,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan apakah kebijakan tersebut murni demi penataan kota atau ada kepentingan lain di baliknya. “Apakah ini kebijakan yang titipan? Atau bagaimana? Kalau tujuannya untuk menata, harusnya sejak awal sudah disusun dengan matang dan disosialisasikan dengan baik,” tambah Musa.

SAPURA mendesak Wali Kota Surabaya agar lebih terbuka dalam menyampaikan dasar kebijakan yang dikeluarkan, serta memastikan bahwa kebijakan publik tidak menimbulkan kegaduhan atau keresahan di masyarakat. Mereka juga meminta agar Pemkot melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dalam proses perumusan kebijakan ke depan, agar aspirasi warga benar-benar didengar dan diakomodasi.

“Harus ada komunikasi yang jernih antara pemerintah dan rakyat. Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton dari kebijakan-kebijakan yang tidak jelas arahnya,” pungkas Musa.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya mengenai perubahan arah kebijakan parkir di minimarket tersebut. Namun, sorotan tajam dari kelompok masyarakat sipil seperti SAPURA bisa menjadi masukan penting untuk evaluasi dan pembenahan sistem kebijakan yang lebih berpihak pada publik.

(Redaksi)