[Foto : Kantor Balai Desa Mendogo]

Lamongan | Jurnaljawapes.com - Indikasi penyimpangan anggaran desa kembali mencuat dan kali ini menyeret nama Kepala Desa Mendogo, Kecamatan Glagah, Lamongan, Muflih. Berbagai temuan lapangan menunjukkan dugaan kuat terjadinya praktik manipulasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), BHPJ, dan Dana Desa (DD) selama kurun waktu 2022 hingga 2024.

Informasi yang diterima tim awak media menyebutkan , bahwa sejumlah kegiatan yang tercantum dalam anggaran tersebut tidak pernah direalisasikan, namun dana dinyatakan telah terserap habis.

Berikut Deretan Dugaan Kejanggalan yang Terungkap:

• ADD untuk operasional tahun 2023 dan 2024 diduga tidak pernah direalisasikan, meski anggaran telah cair.

• Pos BHPJ dan beberapa item ADD lain tidak jelas penggunaannya, menimbulkan pertanyaan besar mengenai alur uang desa.

• RAB pembangunan jalan poros desa dinilai tidak wajar, baik dari sisi nilai maupun kondisi pekerjaan di lapangan.

• Program PMT tidak mencapai realisasi 100%, tetapi anggarannya sudah dilaporkan habis.

• Operasional kantor dari pos DD diduga fiktif, karena tidak ditemukan bukti pelaksanaan kegiatan.

• Anggaran penanggulangan bencana tidak memiliki laporan kegiatan, sehingga keberadaannya dipertanyakan.

• Program ketahanan pangan berupa pengadaan kambing diduga bermasalah, sebab jumlah dan keberadaannya tidak sesuai RAB.

• DD tahun 2024 disebut habis 100%, tetapi sejumlah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan justru tidak tampak di lapangan.

Salah satu poin yang paling disorot masyarakat adalah pengadaan kambing program ketahanan pangan. Warga bersama elemen lembaga desa dikabarkan sudah melaporkan dugaan kejanggalan itu ke pihak kecamatan. Namun laporan tersebut tidak mendapatkan tanggapan memadai, baik dari pihak kecamatan maupun Kepala Desa Muflih.

“Sudah kami laporkan soal kambing itu, tapi tidak ada tindak lanjut. Seolah-olah masalah ini ditutup rapat,” ujar salah satu pihak yang mengetahui situasi tersebut.

Sikap diam pihak kecamatan ini memicu dugaan bahwa adanya pembiaran terhadap indikasi penyimpangan dana desa yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Sejumlah pihak yang memahami kondisi desa menegaskan bahwa dugaan penyimpangan ini bukan peristiwa tunggal, melainkan pola yang berulang sejak tahun 2022.

“Banyak anggaran operasional dan program desa yang tidak tampak realisasinya, padahal dananya sudah habis. Polanya sama tiap tahun,” ungkap salah satu pihak yang enggan disebutkan identitasnya.

Indikasi anggaran terserap tanpa bukti kegiatan, laporan fiktif, hingga program ketahanan pangan yang tidak sesuai, memperkuat dugaan adanya praktik penyelewengan anggaran secara terstruktur.

Warga berharap Inspektorat Lamongan, Kejaksaan, maupun aparat penegak hukum turun melakukan audit menyeluruh dan investigasi terbuka agar alur penggunaan anggaran selama tiga tahun terakhir dapat terungkap.

Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi telah bertemu langsung dengan Kepala Desa Mendugo, Muflih. Namun dalam pertemuan tersebut, yang bersangkutan belum memberikan penjelasan secara terbuka dan terkesan berkelit saat dimintai klarifikasi atas persoalan yang dipertanyakan. Redaksi masih berupaya melakukan pendalaman serta mengonfirmasi pihak terkait, termasuk pemerintah kecamatan.

(Tim)