[Gus Ipul saat menghadiri pelantikan pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka]

Surabaya | Jurnal Jawapes - Dua nama kuat beredar kencang untuk menggantikan Ketua Pramuka Jatim Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang habis masa periodenya, yaitu Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak dan Arum Sabil, tokoh dari kalangan pengusaha yang dikenal dekat dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Munculnya nama Emil menjadi sorotan sejumlah kalangan, mengingat selain sebagai Wagub provinsi Jawa Timur juga menjabat sebagai Plt Ketua Partai Demokrat Jatim. Mereka khawatir, jika suami Arumi Bachsin itu terpilih, maka Pramuka bisa diseret ke ranah politik sehingga fungsi dari Pramuka di Jawa Timur tidak berkembang.

“Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jatim ke depan harus punya waktu, dan tidak punya urusan lain. Jadi bisa fokus mengurus pramuka. Kalau pengurusnya juga merangkap pengurus partai politik ini yang repot, pasti pramuka dibawa-bawa ke politik”, katanya kepada wartawan ketika menghadiri pelantikan Majelis Pembimbing Cabang, Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK), dan Pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Pasuruan 2019-2024, Jumat (11/12).

Selama dua periode memimpin Pramuka Jatim sejak 2010, Gus Ipul memang menjabat sebagai Wagub tapi tidak terlibat dalam urusan partai politik. Sehingga dia bisa fokus mengurus pramuka Jatim hingga periodesasinya berakhir Desember ini.

Disamping itu, Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Golkar Adam Rusydi menilai jabatan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jatim boleh diemban seseorang yang juga ketua partai/aktif di parpol.

"Setiap warga negara memiliki hak untuk mencalonkan dan dicalonkan asalkan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku", ujar Adam, Minggu (13/12), sebagaimana dikutip dari Detik.com.

Adam mencontohkan saat Wagub Jatim 2003-2008 Soenarjo menjabat sebagai Ketua Kwarda Jatim saat itu. Posisi Soenarjo saat itu juga menjabat sebagai Ketua Golkar Jatim periode 2004-2009.

"Pak Narjo ketika menjabat ketua Golkar Jatim periode 2004-2009 beliau juga aktif berkecimpung dan memimpin beberapa organisasi termasuk Ketua Kwarda Pramuka Jatim", terangnya.

Selain itu, lanjut Adam, Soenarjo juga memimpin banyak organisasi saat itu. Seperti Ketua PMI Jatim, Ketua Badan Narkotika Propinsi (BNP) Jatim, Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Jatim hingga Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jatim.

"Dan pada waktu itu tidak ada imbauan dari seseorang atau pun beberapa orang agar Pak Narjo tidak mencalonkan diri di organisasi A, B, atau C dengan alasan beliau ketua Partai Golkar Jatim. Karena mencalonkan dan dicalonkan di mana pun merupakan hak asasi setiap warga negara dan itu dilindungi oleh Undang-undang", pungkasnya.

Sementara itu Junihari selaku Ketua umum Jawapes (Jaringan Warga Peduli Sosial) Indonesia menilai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Timur harus dari orang yang berkompeten dan tidak terlibat dari parpol mana pun.

"Kalau pengurusnya Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Timur juga merangkap pengurus dari partai politik pasti akan repot dan pasti pramuka akan dibawa-bawa ke ranah politik, sehingga fungsi dari Pramuka di Jawa Timur tidak berkembang dengan semestinya”, katanya kepada wartawan.

Sambungnya, "Itu yang pertama dan yang kedua, generasi penerus bangsa harus tahu fungsi yang semestinya dari Pramuka, termasuk baris-berbaris, kedisiplinan, memahami Pancasila, menanamkan kecintaannya pada negara melalui bela negara dan lain sebagainya. Dan jika penerus generasi bangsa tidak tahu akan fungsi dasar dari Pramuka pasti akan sangat disayangkan, apalagi jika dipimpin orang dari parpol yang pasti sarat akan muatan politik di kedepannya", ungkapnya.

Lanjutnya, "Dan sekali lagi, saya tekankan dan saya mewakili masyarakat luas mengatakan bahwa Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Timur harus dari orang yang berkompeten dan tidak terlibat dari parpol mana pun. Hal ini saya tekankan agar Pramuka di Jawa Timur bisa fokus lebih berkembang demi bangsa dan negara", pungkasnya.