Bupati Gresik Evaluasi Ulang Skema BOSDA demi Pemerataan dan Keadilan Pendidikan

[Foto : Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Saat Rapat Rapat Koordinasi Evaluasi BOSDA]

Gresik | Jurnaljawapes.com – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memimpin rapat koordinasi sekaligus evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk jenjang SMP negeri dan swasta. Agenda yang berlangsung di Aula UPT SMPN 22 Gresik pada Senin (17/11/2025) itu menitikberatkan pada perbaikan tata kelola serta efektivitas penyaluran BOSDA di Kabupaten Gresik.

Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Yani menegaskan perlunya pembaruan skema BOSDA yang selama ini menggunakan pola pembagian merata. Menurutnya, setiap sekolah memiliki kondisi serta kebutuhan berbeda sehingga distribusi “sama rata” dinilai tak lagi relevan.

“Skema BOSDA yang merata selama ini perlu kita evaluasi kembali. Ada sekolah yang membutuhkan dukungan lebih besar, ada pula yang kebutuhannya sudah mencukupi. Penyaluran dana ini harus benar-benar tepat sasaran,” ujar Gus Yani.

Gus Yani juga mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang diprediksi terpengaruh signifikan akibat pemangkasan dana pusat pada 2026. Kabupaten Gresik disebutkan akan mengalami pengurangan anggaran hingga setengah triliun rupiah.

Meski begitu, ia memastikan belanja langsung yang bersentuhan dengan masyarakat, terutama sektor pendidikan, tidak akan mengalami pengurangan.

“Pada tahun 2026, dana pusat untuk Kabupaten Gresik dipangkas setengah triliun. Namun kami pastikan belanja yang langsung untuk masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa tingginya alokasi anggaran BOSDA harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pemerintah daerah berharap mutu sekolah terus mengalami perkembangan seiring pengelolaan dana yang lebih tepat guna dan transparan.

Kabid Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Gresik, Syifaul Qulub, memaparkan rincian alokasi BOSDA tahun berjalan sebagai berikut:

• SMP Swasta & MTs: Rp 20.661.400.000 untuk 242 lembaga

• SMP Negeri: Rp 14.597.490.000 untuk 35 sekolah

Perbedaan tersebut menggambarkan banyaknya satuan pendidikan swasta yang menjadi penerima bantuan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, S. Hariyanto, menegaskan bahwa masukan dari kepala sekolah, komite, hingga bendahara BOS akan menjadi dasar penyusunan ulang skema penyaluran BOSDA. Ia menilai pendekatan berbasis kebutuhan akan jauh lebih adil dan efektif dibanding pola merata seperti sebelumnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri perwakilan seluruh SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Gresik, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta, komite sekolah, hingga para bendahara BOS.

(ul)

Baca Juga

View