
Surabaya | Jurnal Jawapes, Ditengah situasi pandemi wabah Covid-19 masih belum berangsur surut dan juga perputaran ekonomi yang belum stabil, ratusan orang tua calon siswa berani nekad mendatangi Kantor Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur di jalan Jagir Sidosermo V Surabaya, yang hanya bertujuan untuk memastikan putra-putrinya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikannya di SMUN (Sekolah Menengah Umum Negeri) atau SMKN (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri).
Berdasarkan pantauan awak media, Senin (22/06), sebagian besar para orang tua calon siswa mengeluhkan akses PPDB via online yang terkadang susah diakses, serta kurang tahu tentang cara pengaksesan. Dan bahkan juga ada yang khawatir calon peserta didiknya terdepak dari pendaftaran, dikarenakan nilai yang tercantum sesuai dengan datanya yang ada pada situs tersebut hanya menunjukan angka 0. Melainkan tidak hanya itu saja, berdasarkan fakta dilapangan ada beberapa orang tua calon dan juga calon siswa yang mengetahui informasi tersebut terkesan mendadak.
Sehingga tanpa pikir panjang, para orang tua calon siswa mendatangi Kantor Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur untuk memastikan putra-putrinya agar bisa masuk di jenjang pendidikan Sekolah Negeri tingkat menengah.
Dalam hal ini, salah satunya adalah seorang Kakak yang mengantarkan adiknya siswa lulusan dari SMPN 31. "Ketika akan mengambil nomor PIN, hasil nilai raportnya itu menunjukan angka 0, sehingga tidak bisa diambil.Akhirnya adik saya menghubungi pihak sekolah lalu diarahkan untuk menghubungi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan disuruh mengumpulkan nilai raport beserta NIK dan harus sudah dikumpulkan untuk dikirimkan ke Tim Teknis PPDB, sayangnya kami menunggu sejak tanggal 16 hingga sekarang belum ada tanggapan", ungkapnya dengan kesal.
Lanjutnya, "Lalu kami mendengar informasi saat ini secara mendadak dan mencoba kesini untuk menanyakan kelanjutannya, dikarenakan sistem onlinenya bermasalah. Adik saya yang lain dari SD ke SMP pun juga mengalami hal yang sama masalah sistem onlinenya, namun sudah diantar oleh Ibu saya karena Bapak juga sedang bekerja diluar kota. Dan saat saya ini mengantar Adik saya yang dari SMPN mau ke SMKN 5" , ungkap seorang Kakak terlihat mengenakan baju Akademi Taruna yang berharap adiknya bisa masuk sekolah negeri tingkat menengah ditengah sulitnya situasi ekonomi imbas dari pandemi.
Ketika awak media bermaksud melakukan wawancara terkait kondisi carut-marut dengan semakin banyaknya orang tua calon siswa yang mendatangi Kantor Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur di jalan Jagir Sidosermo V Surabaya ditengah situasi pandemi wabah Covid-19 yang masih dinyatakan belum berangsur surut, Drs. Lutfi Isa Anshori, M.M selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo tidak ada ditempat, sehingga awak media ditemui oleh Azis selaku Staff Kasi SMU/SMK untuk pelayanan informasi terhadap awak media.
Azis menuturkan zonasi saat ini dalam radius 500 meter dan jika ada calon siswa yang tidak dapat masuk melalui jalur zonasi yang diadakan saat ini, disebabkan karena jumlah kuota yang memang telah dibatasi, maka masih bisa mendaftarkan lagi di jalur nilai tahap berikutnya pada hari Kamis besok tanggal 25 Juni 2020. Sedangkan jalur afirmasi merupakan pendaftaran tahap pertama yang sudah diadakan terlebih dulu pada minggu sebelumnya.

Jadi menurut penuturan Azis yang menginfokan sebelumnya terkait diadakannya PPDB saat ini sudah diinfokan oleh pihak sekolahan masing-masing.
Terkait jalur nilai pada tahap 3 berikutnya, Azis juga mengatakan pendaftaran, pengumuman hasil seleksi nilai dan juga semuanya dapat dilihat melalui online Namun ketika awak media menanyakan standarisasi nilai yang menjadi acuan pada pendaftaran tahap 3 berikutnya nanti, Azis mengaku tidak tahu-menahu akan hal itu dan terkesan tidak berani, atau tidak memiliki wewenang untuk mengatakannya.
Sedangkan ketika awak media menyinggung jika ada oknum dari institusi pendidikan yang melakukan dugaan jual-beli bangku di sekolahan negeri tingkat menengah,
Azis mengatakan, "Silahkan melapor kesini dan kami akan menindak tegas sesuai dengan sanksi dan hukum yang berlaku, asalkan harus disertai dengan adanya bukti secara fisik", pungkasnya.
Sementara itu, Junihari selaku Ketua Umum Lembaga Jawapes (Jaringan Warga Peduli Sosial) mengaku ikut prihatin dengan situasi pendidikan saat ini. Beliau mengatakan, "Seharusnya seluruh proses PPDB di Jawa Timur bisa dilaksanakan dari rumah secara daring (Online) dimulai dari pengajuan akun, pendaftaran/pemilihan sekolah, sampai ke proses lapor diri untuk peserta didik yang lolos seleksi. Dan orangtua siswa cukup berkunjung ke laman (https://ppdbjatim.net.) Kebijakan PPDB di Jawa Timur saat ini juga harus memperhitungkan pandemi Covid-19, sekaligus berupaya mengakomodasi berbagai latar belakang calon peserta didik sesuai asas PPDB yang obyektif, transparan, berkeadilan, akuntabel, dan tidak diskriminatif", ungkapnya.
Sewaktu awak media menanyakan bagaimana jika ternyata terbukti adanya dugaan oknum dari institusi pendidikan yang ikut "bermain" di ajang PPDB kali ini, beliau berkata, "Saya tidak segan-segan melaporkan ke Ombudsman dan juga KPK, termasuk jika ada seseorang dari pejabat Dinas Pendidikan sekali pun yang terbukti melakukan jual-beli bangku sekolah di situasi ekonomi sulit imbas dari pandemi wabah Covid-19 yang masih belum dinyatakan berangsur surut", tegasnya.
Hingga berita ini dimuat, Dr. Ir. H. Wahid Wahyudi, M.T. selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak merespon sama sekali ketika awak media berusaha mengontak untuk meminta tanggapannya melalui telfon atau pun via SMS, terkait carut-marutnya situasi PPDB yang saat ini diadakan di Kantor Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur di jalan Jagir Sidosermo V Surabaya. (Jo/ZalP)
View
0 Komentar