Aliansi Masyarakat Gresik Desak Wajib Belajar 12 Tahun Gratis, Demo di DPRD dan Pemkab

[Foto : Aliansi Rakyat Gresik Saat Orasi Di Depan Kantor DPRD Gresik]

Gresik | Jurnaljawapes.com — Puluhan perwakilan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Gresik turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa menuntut pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun secara gratis dan merata di Kabupaten Gresik. Aksi damai ini digelar di beberapa titik strategis, termasuk Gedung DPRD dan Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, Jum'at (02/05/2025).

Aliansi ini terdiri dari sejumlah elemen, antara lain Pramuniaga Alun-Alun Gresik (PPAG), Persatuan Kereta Wisata Gresik (PKWG), PASSER Wong Bodho, Komite Pendidikan Rakyat (KPR), FSPBI KASBI, dan KSPI. Mereka membawa tiga tuntutan utama yang dianggap krusial dan mendesak.

Humas aksi sekaligus koordinator lapangan Dedik Susanto (PASSER), M. Yasin (GERAM), T. Purnomo (KPR), dan A. Abdul Hakam (FSPBI KASBI) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan pendidikan yang dinilai belum sesuai amanat konstitusi.

“Sistem pendidikan yang tidak sepenuhnya bebas biaya hanya memperburuk kondisi ekonomi rakyat kecil. Ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak pendidikan,” tegas Dedik.

Dalam pertemuan dengan Komisi III DPRD Gresik, perwakilan aliansi diterima oleh Yuyun Wahyudi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah memang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun ,meliputi jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA ,yang seharusnya bebas biaya.

“Kami akan mengkaji ulang kebijakan ini agar lebih adil dan merata untuk seluruh masyarakat Gresik,” ujar Yuyun.

Tuntutan kedua dalam aksi ini adalah desakan agar oknum pejabat Dinas Pendidikan Gresik yang terlibat dalam pelanggaran, terutama dalam hal pungutan biaya sekolah, ditindak tegas.

Koordinator aksi di Kantor Pemkab, Safiudin, menegaskan bahwa pembiaran terhadap praktik semacam itu sama saja dengan merampas hak pendidikan masyarakat.

“Jika negara abai, kami sebagai rakyat akan terus bersuara,” katanya lantang.

Ketua KPR, M. Yasin, turut mengajak masyarakat yang mengalami kendala dalam akses pendidikan untuk melaporkan ke KPR agar dapat difasilitasi secara hukum dan advokasi.

Tuntutan ketiga menyasar pada komitmen jangka panjang antara lain : Aliansi meminta Pemkab Gresik untuk serius dalam menjamin pendidikan gratis tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga swasta yang menerima bantuan pemerintah.

Aksi berlangsung damai dan mendapat pengamanan maksimal dari Polres Gresik. Massa menyampaikan apresiasi atas pendekatan persuasif aparat keamanan.

Terakhir Dedik Susanto Menyampaikan "Inilah bentuk sinergi yang kami harapkan, rakyat menyuarakan, pemerintah mendengar, dan aparat menjaga,” tutup Dedik.

Demonstrasi ini menjadi refleksi bahwa kepedulian terhadap dunia pendidikan tidak hanya lahir dari ruang kelas, tapi juga dari jalanan yang menuntut keadilan.

(Yan/ul)

Baca Juga

View