[Foto : Ketua Umum Ormas Jawapes Indonesia Juni Hari (batik) Bersama Pimpinan Redaksi Jurnaljawapes Pujo Asmoro]

Sidoarjo | Jurnaljawapes.com - Fenomena jual beli bangku sekolah dan pemalsuan dokumen dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 kembali mencuat ke permukaan. Praktik kotor ini tak hanya mencederai semangat keadilan pendidikan, tetapi juga menampar wajah bangsa di tengah upaya membangun generasi unggul.

Pimpinan Redaksi Jurnaljawapes.com Pujo Asmoro menyoroti secara tajam maraknya dugaan kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru yang terjadi secara masif di berbagai daerah. Menurutnya, apa yang terjadi bukan lagi sekadar pelanggaran, melainkan bentuk kejahatan yang sistemik.

"Apa yang terjadi dalam proses SPMB 2025 adalah potret kelam pendidikan kita. Ada bangku sekolah yang diperjualbelikan seperti barang dagangan, ada data domisili dan nilai yang dipalsukan untuk mengejar sekolah favorit. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif ini adalah kejahatan moral dan hukum," tegas Pujo Asmoro.Selasa (24/06/2025)

Sorotan keras juga datang dari Juni Hari selaku Ketua Umum Ormas Jawapes Indonesia. Dalam pernyataan resminya, ia menilai bahwa praktik jual beli bangku sekolah dan pemalsuan dokumen merupakan bentuk penghianatan terhadap cita-cita reformasi pendidikan nasional.

"Pendidikan adalah jembatan masa depan bangsa, bukan ladang bisnis kotor. Ketika akses pendidikan ditentukan oleh uang dan manipulasi data, maka yang lahir bukan generasi emas, melainkan generasi hasil seleksi kapital dan tipu daya," ujar Juni Hari dengan nada prihatin.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Ormas Jawapes Indonesia tidak akan tinggal diam dalam menyikapi persoalan ini. Ia mendorong aparat penegak hukum, termasuk KPK, Kepolisian, dan Ombudsman RI, untuk tidak sekadar mengeluarkan imbauan, tetapi benar-benar bertindak tegas dan menjerat para pelaku , baik calo, oknum sekolah, maupun pihak-pihak di balik layar yang memperdagangkan masa depan anak-anak Indonesia.

"Kami akan mengawal persoalan ini dengan sikap terbuka dan independen. Jika perlu, kami siapkan tim advokasi dan investigasi untuk menelusuri praktik-praktik semacam ini di akar rumput. Negara tidak boleh kalah oleh mafia pendidikan," tambahnya.

Fenomena kecurangan dalam SPMB ini terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada yang memalsukan alamat domisili, ada pula yang menyuap demi ‘kursi’ sekolah favorit. Semua ini terjadi di tengah semangat zonasi dan pemerataan pendidikan yang justru semakin digerogoti oleh kepentingan kelompok tertentu.

Pimpinan Redaksi Jurnaljawapes.com pun menutup pernyataannya dengan satu seruan tegas "Bangun kembali marwah pendidikan kita. Bersihkan sistem dari para penyusup yang menjadikan sekolah sebagai komoditas. Ini bukan sekadar soal murid masuk sekolah , ini soal bagaimana kita menjaga masa depan Indonesia.

(Redaksi)